Partai yang dibidani Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kini sedang dirundung masalah yang sangat pelik. Betapa tidak, partai yang sedang berkuasa tersebut seperti tidak habis-habisnya diterpa masalah. Apakah ini tanda bahwa democrat sedang berada di ujung tanduk kehancuran?
Sebagaimana kita ketahui bersama sederet kadernya terbelit kejahatan yang menjadi musuh bangsa. Yang terbaru, mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin diduga terlibat suap Sesmenpora Rp 3,2 miliar.
Belum lagi kasus dugaan gratifikasi Rp 828 juta terhadap Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK). Selain Nazaruddin, Amrun Daulay terjerat korupsi pengadaan sapi impor dan mesin jahit di Depsos. Wakil Ketua Umum Demokrat, Jhonny Allen Marbun pun tak luput suap dana stimulus dermaga dan bandara di Indonesia Timur.
Kemudia banyaknya kepala daerah dari demokrat juga terhegemoni korupsi. Mulai Gubernur Bengkulu Agusrin Najamuddin, Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip, Wali Kota Bukit Tinggi Djufri, Wakil Bupati Tana Toraja Andrias Palino Popang, Bupati Boven Digul Papua Yusak Yaluwo hingga Bupati Lampung Timur Satono.
Untuk kasus Bupati Lampung, Satono diduga korupsi senilai Rp 119 miliar, angka yang tidak kecil.
Ibaratnya, Janji SBY yang selama ini menggembar-gemborkan tentang pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu dan menjadi salah satu prioritas dari pemerintahannya seolah hanya isapan jempol saja. Kader-kadernya sendiri seperti meludah di depan mukanya dengan banyaknya kasus tersebut.
Isu terbaru mengenai dibentuknya Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu di Komisi II DPR, bak pisau bedah yang nanti bisa mencabik-cabik Partai Demokrat.
Panja Mafia Pemilu sendiri mengusung misi utama menguak tabir di balik kasus pemalsuan surat putusan MK Nomor 112/PAN MK/2009 tertanggal 14 Agustus 2009. Surat palsu menggunakan kop dan nomor sama putusan asli MK tertanggal 17 Agustus 2009.
Misteriusnya surat palsu itu dijadikan dasar rapat pleno KPU, 21 Agustus 2009 yang dipimpin Anggota KPU Andi Nurpati yang sekarang menjadi Ketua Divisi Kominfo DPP Partai Demokrat.
Bisakah partai ini bertahan?
Tunggu analisis berikutnya.
By Fikri
Sebagaimana kita ketahui bersama sederet kadernya terbelit kejahatan yang menjadi musuh bangsa. Yang terbaru, mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin diduga terlibat suap Sesmenpora Rp 3,2 miliar.
Belum lagi kasus dugaan gratifikasi Rp 828 juta terhadap Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK). Selain Nazaruddin, Amrun Daulay terjerat korupsi pengadaan sapi impor dan mesin jahit di Depsos. Wakil Ketua Umum Demokrat, Jhonny Allen Marbun pun tak luput suap dana stimulus dermaga dan bandara di Indonesia Timur.
Kemudia banyaknya kepala daerah dari demokrat juga terhegemoni korupsi. Mulai Gubernur Bengkulu Agusrin Najamuddin, Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip, Wali Kota Bukit Tinggi Djufri, Wakil Bupati Tana Toraja Andrias Palino Popang, Bupati Boven Digul Papua Yusak Yaluwo hingga Bupati Lampung Timur Satono.
Untuk kasus Bupati Lampung, Satono diduga korupsi senilai Rp 119 miliar, angka yang tidak kecil.
Ibaratnya, Janji SBY yang selama ini menggembar-gemborkan tentang pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu dan menjadi salah satu prioritas dari pemerintahannya seolah hanya isapan jempol saja. Kader-kadernya sendiri seperti meludah di depan mukanya dengan banyaknya kasus tersebut.
Isu terbaru mengenai dibentuknya Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu di Komisi II DPR, bak pisau bedah yang nanti bisa mencabik-cabik Partai Demokrat.
Panja Mafia Pemilu sendiri mengusung misi utama menguak tabir di balik kasus pemalsuan surat putusan MK Nomor 112/PAN MK/2009 tertanggal 14 Agustus 2009. Surat palsu menggunakan kop dan nomor sama putusan asli MK tertanggal 17 Agustus 2009.
Misteriusnya surat palsu itu dijadikan dasar rapat pleno KPU, 21 Agustus 2009 yang dipimpin Anggota KPU Andi Nurpati yang sekarang menjadi Ketua Divisi Kominfo DPP Partai Demokrat.
Bisakah partai ini bertahan?
Tunggu analisis berikutnya.
By Fikri
Posts
0 komentar:
Post a Comment