liansi Masyarakat Berantas Koruptor menuding ada mafia hukum yang terus bekerja untuk meloloskan Agusrin M Najamuddin dari 'jerat' hukum. Saat ini mafia hukum tersebut masih terus bekerja di tingkat kasasi.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Regional Jakarta, Hendrik D Sirait, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (28/6).
Menurut Hendrik, Kasus Dispenda Gate dengan terdakwa Agusrin M Najamuddin saat ini sudah memasuki tahap kasasi di Mahkamah...
Thursday, 30 June 2011
Penangkapan KPK di Bandung Hakim Perempuan Diduga Terima Suap Rp200 Juta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) malam ini (30/6) kembali melakukan penangkapan terhadap seorang hakim di kawasan Bandung, Jawa Barat yang diduga menerima suap Rp200 juta.
Selain menangkap tangan seorang hakim perempuan, penyidik KPK juga menangkap seorang laki-laki yang diduga sebagai pihak swasta.
"Kabarnya begitu, tapi saya belum bisa memastikan," kata Kepala Bidang Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha dalam pesan singkat yang diterima mediaindonesia.com, Jumat (1/7).
Namun sayangnya ia belum...
Saturday, 25 June 2011
Satgas TKI Tak Akan Efektif seperti Satgas Anti-Mafia Hukum
Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo menilai, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) tenaga kerja Indonensia (TKI) tidak akan efektif sebagaimana halnya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum serta satgas-satgas lainnya.
Menurut Bambang, Satgas TKI hanya akan menambah beban keuangan negara. Sementara, kementerian terkait tidak dapat berbuat banyak menangani persoalan TKI.
“Jika Kemenlu, Kemenakertrans, serta BNP2TKI, saja tidak bisa berbuat banyak, kita juga tidak bisa berharap banyak dengan Satgas TKI,” ujar Bambang...
Saturday, 25 June 2011
Makin Banyak Penjahat Jadi Pejabat
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Riyanto mengatakan, saat ini semakin banyak penjahat jadi pejabat. Hal itu merupakan akibat dari maraknya praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Kondisi tersebut berdampak pada semakin sulitnya pemberantasan tindak korupsi di Indonesia.
"Jangan pilih penjahat jadi pejabat. Namun, kini banyak penjahat yang jadi pejabat. Sistem politik kita yang sarat money politic menjadikan pemberantasan korupsi semakin sulit dilakukan," kata Bibit saat memberikan...
Saturday, 25 June 2011
SBY Tak Lagi Didengar Kader Demokrat
Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Nazaruddin membuat perpecahan di Partai Demokrat semakin terlihat jelas. Ironisnya, para kader Demokrat saat ini dinilai sudah berani membangkang kepada Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono.
Pembangkangan ini nampak saat Demokrat belum berhasil membawa pulang Nazaruddin dari Singapura. Padahal, SBY secara tegas meminta agar eks bendahara Demokrat itu dipulangkan dan kasusnya segera diusut secara terang benderang.
“Pembangkan di Demokrat pertanda SBY telah gagal membina...
Thursday, 23 June 2011
Surat Palsu: Pengalihan Isu baru dari Isu Suap Nazarudin ke MK
Bekas Hakim Konstitusi, Arsyad Sanusi, menegaskan tak tahu menahu adanya surat palsu terkait penetapan Dewi Yasin Limpo sebagai anggota DPR dari Sulawesi Selatan. Arsyad menuding isu ini digelontorkan untuk mengalihkan kasus dugaan suap Sekjen MK, Djanedjri M Gaffar.
"Ini pengalihan isu dari kasus suap itu," kata Arsyad Sanusi kepada VIVAnews.com, Rabu 22 Juni 2011.
Kasus suap yang dimaksud adalah pemberian Sin$120 ribu yang diterima Djanedjri. Uang itu diterima dari bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad...
Thursday, 23 June 2011
Sekaligus Tiga Pejabat Sragen jadi Tersangka Korupsi
Mantan Bupati Sragen berinisial UW yang menjabat selama dua periode ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan kas daerah terkait APBD 2003-2010.
"Kami juga menetapkan mantan sekretaris daerah berinisial K dan SW yang menjabat kepala bagian kas daerah Pemkab Sragen sebagai tersangka dalam kasus korupsi ini, namun ketiganya belum dilakukan penahanan," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Widyopramono, di Semarang, Rabu (22/6).
Menurut...
Thursday, 23 June 2011
Hadiah Bui 17 Bulan untuk Panda
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, menjatuhkan vonis 17 bulan penjara kepada Panda Nababan. Majelis menilai politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu terlibat dalam kasus suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.
Selain Panda, Majelis Hakim juga menghukum tiga politisi PDI Perjuangan lainnya, yakni Engelina Pattiasina, M Iqbal, dan Budiningsih dengan hukuman yang sama. "Menyatakan terdakwa satu, dua, tiga dan terdakwa empat terbukti melakukan tindak pidana...
Tuesday, 21 June 2011
Sama-sama Sakit Jantung, Beda Perlakuan
Pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) mengeluarkan kebijakan berbeda terkait status terdakwa yang terserang penyakit jantung. Gubernur Sumut nonaktif Syamsul Arifin belum juga diberi izin berobat ke RS Gleneagles Singapura meski kondisinya sudah gawat. Sementara, Walikota Bekasi nonaktif Mochtar Mohammad malah ditetapkan sebagai tahanan kota.
Menanggapi hal itu, anggota kuasa hukum Syamsul, Abdul Hakim Siagiaan, menjelaskan, memang penahanan di rutan bukan hal yang wajib diberlakukan bagi tersangka ataupun...
Tuesday, 21 June 2011
Panja Menduga Ada Mafia di MK
Dalam kasus pemalsuan dan penggelapan dokumen surat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu Komisi II DPR justru mengindikasikan adanya mafia di tubuh MK.
Anggota Panja Mafia Pemilu yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengatakan, Panja Mafia Pemilu ini justru bisa berkembang menjadi Panja Mafia Putusan Peradilan di MK.
“Pasalnya, ternyata cerita dari sisi MK terungkap bahwa kasus ini justru terjadi di dalam lingkungan MK.Ini terlihat dari adanya keterlibatan...
Tuesday, 21 June 2011
Ribuan Rekening Pejabat Mencurigakan
Polri mengumbar janji. Polri akan menindaklanjuti ribuan rekening mencurigakan milik para pejabat daerah yang terindikasi korupsi, seperti dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Janji itu dikemukakan Kapolri Jenderal Timur Pradopo saat ditanya soal laporan PPATK tersebut. "Semua itu kan tercatat. Semuanya tentu perlu penyelidikan, sehingga perlu pendalaman, ada pelanggaran hukum atau tidak. Saya kira itu," kata Kapolri usai wisuda Akademi Kepolisian (Akpol) di PTIK, Jakarta, Selasa (21/6)....
Tuesday, 21 June 2011
Semua Bukti Kecurangan Pemilu Ada di MK
Mahkamah Konstitusi menyerahkan kepada Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu untuk membongkar semua kecurangan-kecurangan baik di pemilu legislatif bahkan hingga pemilu presiden.
"Itu urusan panja ini kan ada laporan jual beli suara, bahwa suara itu dibeli partai lain melalui PPK,"ujar Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD saat rapat panitia kerja Mafia Pemilu di gedung DPR, Jakarta,Selasa(21/6/2011).
Menurut Mahfud, secara hukum pelaksanaan pemilihan umum adalah sah. Namun secara politik masih banyak terjadi kecurangan...
Tuesday, 21 June 2011
Ruyati Dipancung, SBY Semakin Tersudut
Simpati dan keprihatinan terhadap TKI Indonesia yang dihukum pancung di Arab Saudi, Ruyati, terus mengalir. Giliran puluhan aktivis Forum Advokasi Mahasiwa Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur menggelar aksi keprihatinan di depan Gedung Grahadi, Selasa(21/6).
Humas FAM Unair Yogie Gavrilla mahasiswa Manajemen Perbankan menjelaskan Ruyati menurut data dari Migrant Care adalah orang ke-28 yang menjalani hukuman pancung di Arab Saudi.
Tragisnya, pemancungan terhadap Ruyati ini tidak berselang lama ...
Tuesday, 21 June 2011
Polda Sulsel Selidiki Korupsi Libatkan Bupati Mamuju Utara
Bagian Tindak Pidana Korupsi, Direktorat Kriminal Khusus, Polda Sulawesi Selatan saat ini sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Bupati Mamuju Utara Agus Ambo Jiwa.
Bupati diduga melakukan korupsi dalam proyek pengadaan mobil dinas, alokasi bantuan kesehatan, dan alokasi bantuan kepada korban bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2010.
Tim dari Bagian Tipikor telah diterjunkan ke Mamuju untuk melakukan penyelidikan dan mengumpulkan sejumlah bukti.
"Saat ini...
Tuesday, 21 June 2011
Faktor yang Menyebabkan Kepala Daerah Korupsi
Pengamat hukum dan politik dari Universitas Nusa Cendana Kupang Nicolaus Pira Bunga mengatakan faktor politik cukup berpengeruh dalam mendorong kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi. "Korupsi itu terjadi karena adanya peluang, dan sebagai penguasa anggaran, kepala daerah tentu tahu celahnya untuk melakukan penyimpangan, dan penyimpangan itu terjadi karena dorongan politik selama proses suksesi kepemimpinan berlangsung," katanya di Kupang, Selasa (21/6).
Mantan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Undana...
Tuesday, 21 June 2011
Oknum BPLS Dilaporkan Memeras Korban Lumpur Lapindo
Lima orang korban lumpur Lapindo melaporkan dugaan praktik mafia hukum yang dilakukan oknum Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum di Jakarta, Selasa (21/6). Warga melaporkan oknum BPLS atas percobaan pemerasan, penggelapan dan manipulasi luas tanah serta pembayarannya.
Pelapor adalah warga korban lumpur lapindo asal Desa Besuki, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelum ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, warga sudah melaporkan kasus sama ke polisi...
Monday, 20 June 2011
Selamat Datang Partai Baru?
Pemilu legislatif masih tiga tahun lagi.Namun, sesuai Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol), satu demi satu partai,baik yang telah ikut Pemilu 2009 maupun yang baru, mulai mendaftarkan diri agar bisa ikut Pemilu 2014.
Kita tahu, syarat bagi sebuah parpol untuk bisa dikatakan partai, kecuali di Aceh yang membolehkan berdirinya partai lokal,amatlah berat. Sebuah parpol baru diakui sebagai badan hukum partai apabila memiliki kepengurusan di 33 provinsi seluruh Indonesia, 75% pengurus kabupaten/kota...
Sunday, 19 June 2011
Demokrat di Ujung Tanduk?
Partai yang dibidani Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kini sedang dirundung masalah yang sangat pelik. Betapa tidak, partai yang sedang berkuasa tersebut seperti tidak habis-habisnya diterpa masalah. Apakah ini tanda bahwa democrat sedang berada di ujung tanduk kehancuran?
Sebagaimana kita ketahui bersama sederet kadernya terbelit kejahatan yang menjadi musuh bangsa. Yang terbaru, mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin diduga...
Sunday, 19 June 2011
Menukil Aib Pemilu 2009
Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu di Komisi II DPR, bak pisau bedah bagi Partai Demokrat.
Kendati fokus utamanya tak terkait langsung partai penguasa ini, potensinya kian menenggelamkan citra partai yang dibidani Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Seperti diketahui publik, Demokrat dirundung masalah pelik. Sederet kadernya terbelit kejahatan yang menjadi musuh bangsa. Yang teranyar, mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin diduga terlibat suap Sesmenpora Rp 3,2 miliar.
Nazaruddin kian membuat SBY murka, begitu...
Sunday, 19 June 2011
Bupati Korupsi Rp 119 Miliar Kembali Diadili
Dua Direktur Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana dihadrikan sebagai saksi dalam sidang korupsi senilai Rp 119 miliar dengan terdakwa mantan Bupati Lampung Timur, Satono, Kamis (16/6) di PN kelas IA Tanjungakarang.
Kedua saksi Direktur Utama Poedijono dan Direktur Operasional RE Sudarman, dalam kesaksiannya mengatakan tidak mengetahui pertemuan antara Komisaris BPR Tripanca Sugiarto Wiharja dan Bupati Lampung Timur.
RE Soedarman mengatakan, dana APBD tersebut disimpan dalam bentuk tabungan atas nama Pemkab...
Sunday, 19 June 2011
PD Enggan Nonaktifkan Andi Nurpati
Partai Demokrat diminta untuk menonaktifkan Andi Nurpati dari kepengurusan partai terkait dugaan pemalsuan surat putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Permintaan itu ditolak mentah-mentah.
"Ibu Andi Nurpati dalam hal tersebut (dugaan pemalsuan surat MK-red) tidak ada hubungannya dengan Partai Demokrat. Itu persoalan antara Partai Hanura dengan Gerindra," ujar Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum DPP PD, Didi Irawadi Syamsudin kepada detikcom, Sabtu (18/6/2011) malam.
Menurut Didi, Partai Demokrat...
Sunday, 19 June 2011
Pemuda dan Mahasiswa Kulonprogo Tolak Politik Uang
Puluhan pemuda dan mahasiswa Kulonprogo menggelar aksi damai menolak praktik politik uang dalam Pilkada, Jumat (17/6). Dalam aksi itu mereka sedianya mengundang empat pasangan calon bupati wakil bupati untuk melakukan kontrak politik, namun tidak satupun pasangan calon yang datang.
Aksi yang digelar di simpang lima Karangnongko Wates itu diawali dengan long march sejauh sekitar 1,5 km. Massa berkumpul di depan Gedung DPRD Kulonprogo yang kemudian berjalan melewati Pasar Wates hingga simpang lima Karangnongko.
Mereka...
Sunday, 19 June 2011
Ketua MA Marah
Rencana pemanggilan hakim kasus Antasari Azhar dan kasus Abu Bakar Ba'syir oleh Komisi Yudisial (KY) ditanggapi negatif oleh Mahkamah Agung (MA). MA mempersilakan KY memeriksa semua hakim dengan risiko sistem peradilan menjadi kacau.
"Kalau mau dilanjutkan, silakan periksa lagi. Biar sekaligus sistem peradilan menjadi kacau. Silakan saja," kata Ketua MA Harifin A Tumpa usai salat Jumat di masjid MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (17/6/2011).
Menurut Tumpa, hingga hari ini belum ada hukum acara pemeriksaan...
Sunday, 19 June 2011
PD: Panja Mafia Pemilu Akan Senasib Century
Partai Demokrat menilai pembentukan Panitia Kerja Mafia Pemilu hanya akan membuang energi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Demokrat berpendapat kasus itu sebaiknya diselesaikan melalui proses hukum.
"Penyelesaian kasus itu harusnya di ranah hukum saja, karena hanya soal pemalsuan," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok kepada VIVAnews.com, Sabtu 18 Juni 2011.
Menurut dia, pembentukan panja itu hanya akan menyibukkan anggota DPR saja. Padahal, kata dia, masih banyak pekerjaan yang menunggu mereka....
Sunday, 19 June 2011
Angie Bantah Tudingan Nazaruddin Soal Suap Kemenpora
Muhamad Nazaruddin menuding Angelina Sondakh Cs sebagai pemain anggaran dalam kasus suap Wisma Atlet. Angie membantah tudingan Nazaruddin. Dia pun menyerahkan penyelesaian kasus ini pada KPK.
"Biarkan KPK bekerja secara profesional dan saya menghargai proses hukum yang berjalan," ujar Angie kepada detikcom, Sabtu (18/6/2011).
Angie menambahkan Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah sudah memberikan penjelasan yang lengkap. Dirinya sama sekali tidak terlibat dalam kasus suap di Kemenpora.
"Tudingan ke saya itu tidak...
Tuesday, 7 June 2011
MA Tantang Buktikan Mafia Peradilan
Penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Syarifuddin, atas dugaan menerima suap dalam kasus pailit PT SCI, kembali memunculkan dugaan masih adanya praktik mafia di lembaga peradilan. Sinyalemen dan dugaan itu disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW).
Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa mempersilakan pihak mana pun yang melayangkan tudingan adanya...
Tuesday, 7 June 2011
Mafia Anggaran Menelikung di APBD Perubahan
Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai persoalan calo anggaran memang sulit dikuak, dirinya menilai calo anggaran dapat diamati saat perancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
Yang perlu diperhatikan dan sering luput itu, yakni cermati dengan amat teliti untuk setiap anggaran APBD atau APBD Perubahan.
"Banyak dana-dana yang tidak masuk dalam APBD Perubahan tapi direalisasi. Salah...
Tuesday, 7 June 2011
DUGAAN SUAP Syarifuddin Berkilah
Hakim Syarifuddin Umar, tersangka kasus dugaan suap pada perkara kepailitan PT Sky Camping Indonesia (SCI), membantah telah memutus bebas 39 perkara korupsi karena menerima suap. Menurut hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) itu, setiap menjatuhkan vonis terhadap terdakwa dari perkara yang ditanganinya, dia selalu berdasarkan bukti-bukti yang ada.
"Saya dituduh selalu menerima suap dari 39...
Tuesday, 7 June 2011
PD sengaja sembunyikan Nazarudin
Partai Demokrat (PD) terkesan menutupin dan sengaja menyembunyikan keberadaan mantan Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (Bendum DPP PD), Muhammad Nazaruddin. Ini bisa dilihat dari pengakuan sejumlah petinggi PD yang menyatakan, bahwa Nazaruddin saat ini benar dalam keadaan sakit dan sedang berobat rutin di Rumah Sakit (RS) di Singapura.
“Kemungkinan besar kasus ini, memang sengaja atau memang sudah ada skenario...
Sunday, 5 June 2011
Inilah Pola Mafia Peradilan (1)
Penangkapan terhadap hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Syarifuddin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ditengarai merupakan bagian dari mafia peradilan, yang terjadi di negeri ini.
Di dalam riset Indonesia Corruption Watch (ICW) ditemukan bahwa pola mafia peradilan terjadi dari tingkat pertama, banding, hingga tingkat Mahkamah Agung (M...
Sunday, 5 June 2011
Vonis Bebas Gubernur Bengkulu Bermasalah?
Vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap perkara korupsi dengan terdakwa Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin dinilai janggal. Indonesia Corruption Watch (ICW). "Kita mencurigai adanya praktik mafia hukum dalam kasus Agusrin Najamudin," kata peneliti ICW Divisi Hukum dan Monitoring Pengadilan, Donal Fariz di Jakarta, Minggu (5/6/2011).
ICW memaparkan sejumlah kejanggalan di antaranya;
1. Putusan...
Sunday, 5 June 2011
"Nunun" dan "Nazaruddin" Liburan di Solo
Setelah sekian lama dikabarkan berada berada di luar negeri, sosok Nunun Nurbaeti dan Muhammad Nazarudin terlihat sedang menikmati libur panjang akhir pekan di Solo, Jawa Tengah. Keduanya tampak naik becak bersama di jalan utama Kota Solo saat hari bebas kendaraan bermotor.
Bahkan keduanya juga melambaikan tangan dengan ramah kepada warga tapa rasa takut ditangkap aparat penegak hukum.
Tapi jangan salah, aksi ini tak...
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
