Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti mengatakan bahwa saat ini di wilayah DKI Jakarta masih banyak mafia-mafia yang melindungi kepolisian yang mengakibatkan tidak maksimalnya polisi dalam menyelesaikan suatu kasus.
"Misalnya mafia korupsi, mafia yang terlibat dalam KKN, kemudian mafia narkoba, pungli," ucap Poengky, Senin (18/7/2011).
Dengan merebaknya mafia hukum di sejumlah institusi penegak hukum yang terkuak ke publik, tak terkecuali di institusi kepolisian dan sejumlah perwira yang diduga terlibat mafia hukum. Hal ini menimbulkan sikap keraguan publik di DKI terhadap polisi.
Sebanyak 65,8 persen publik DKI meyakini bahwa polisi tidak bebas dari praktik mafia hukum dan 58,2 persen lainnya merasa tidak yakin polisi dapat memberantas mafia hukum.
Poengky mengatakan, Indonesia memang sudah meratifikasi konvensi anti-penyiksaan, sehingga seharusnya dalam setiap pendidikan, tidak boleh ada penyiksaan yang dilakukan pihak manapun. Namun yang terjadi adalah, terdapat angka 49,40 persen atau hampir 50 persen orang yang mengalami penyiksaan dalam proses sidik oleh kepolisian.
"Ini sangat menyedihkan karena sebetulnya dengan meratifikasi konvensi anti-penyiksaan, seharusnya Indonesia juga melakukan zero tolerant terhadap penyiksaan, itu yang harus digarisbawahi," ujarnya.
Menurut Poengky, masyarakat di wilayah Jakarta sudah terbuka dan media pers cukup aktif dalam melihat adanya mafia-mafia yang melindungi kepolisian. Namun, terdapat penyiksaan yang terjadi di daerah kecil lainnya.
"Bayangkan apa yang terjadi di Aceh, Maluku dan Papua. Mungkin 90 persen penyiksaan ada disana," kata Poengky saat ditemui di kantornya.
Pihak Imparsial berharap dengan adanya survei yang telah mereka lakukan mengenai persepsi masyarakat DKI terhadap kinerja polisi, dapat terjadi perubahan yang cukup mendasar dan serius yang akan dilakukan oleh aparat Kepolisian Indonesia.
"Misalnya mafia korupsi, mafia yang terlibat dalam KKN, kemudian mafia narkoba, pungli," ucap Poengky, Senin (18/7/2011).
Dengan merebaknya mafia hukum di sejumlah institusi penegak hukum yang terkuak ke publik, tak terkecuali di institusi kepolisian dan sejumlah perwira yang diduga terlibat mafia hukum. Hal ini menimbulkan sikap keraguan publik di DKI terhadap polisi.
Sebanyak 65,8 persen publik DKI meyakini bahwa polisi tidak bebas dari praktik mafia hukum dan 58,2 persen lainnya merasa tidak yakin polisi dapat memberantas mafia hukum.
Poengky mengatakan, Indonesia memang sudah meratifikasi konvensi anti-penyiksaan, sehingga seharusnya dalam setiap pendidikan, tidak boleh ada penyiksaan yang dilakukan pihak manapun. Namun yang terjadi adalah, terdapat angka 49,40 persen atau hampir 50 persen orang yang mengalami penyiksaan dalam proses sidik oleh kepolisian.
"Ini sangat menyedihkan karena sebetulnya dengan meratifikasi konvensi anti-penyiksaan, seharusnya Indonesia juga melakukan zero tolerant terhadap penyiksaan, itu yang harus digarisbawahi," ujarnya.
Menurut Poengky, masyarakat di wilayah Jakarta sudah terbuka dan media pers cukup aktif dalam melihat adanya mafia-mafia yang melindungi kepolisian. Namun, terdapat penyiksaan yang terjadi di daerah kecil lainnya.
"Bayangkan apa yang terjadi di Aceh, Maluku dan Papua. Mungkin 90 persen penyiksaan ada disana," kata Poengky saat ditemui di kantornya.
Pihak Imparsial berharap dengan adanya survei yang telah mereka lakukan mengenai persepsi masyarakat DKI terhadap kinerja polisi, dapat terjadi perubahan yang cukup mendasar dan serius yang akan dilakukan oleh aparat Kepolisian Indonesia.
(Kompas.com)
Posts
0 komentar:
Post a Comment