Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai penyusunan anggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta terkesan tertutup dan tidak transparan.
"Sampai saat ini masyarakat pun tidak tahu berapa anggarannya," ujar Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan, saat dikonfirmasi Tempo, Sabtu 23 Juli 2011.
Dahlan mengatakan publik kesulitan mengakses informasi mengenai besaran anggaran yang ditaksir bisa mencapai ratusan miliar itu. Akibatnya, tidak menutup kemungkinan terjadi penggelembungan terhadap anggaran yang akan diambil dari APBD DKI Jakarta itu. "Kami khawatir ada pemborosan anggaran," ujarnya.
Ia mencontohkan penggunaan logistik pemilu seperti bilik suara dan kotak suara yang dimungkinkan menggunakan 100 persen barang baru. Padahal, sisa logistik pemilu 2009 lalu masih bisa digunakan, sehingga berpotensi bisa menggelembungkan besaran anggaran pemilu. "Penganggaran seperti itu perlu kita waspadai," ujarnya.
ICW khawatir terhadap independensi calon incumbent yang akan maju karena seluruh anggaran yang akan digunakan dalam pemilihan ini seluruhnya berasal dari APBD setempat. "Yang jelas independensi bisa dipengaruhi melalui anggaran," ujarnya.
Lembaga penggiat antikorupsi ini mendorong DPRD DKI Jakarta bisa mengambil peran dengan mengoreksi anggaran yang akan digunakan, seraya berharap agar KPUD DKI Jakarta bisa berhemat dalam penggunaan anggaran di lapangan. "Peran mereka (Dewan) sangat dibutuhkan di sini," ujarnya.
Dalam beberapa kali perhelatan pemilihan gubernur DKI Jakarta, ICW menilai anggaran yang digunakan KPU cukup besar bila dibandingkan dengan 2 penyangga Ibu Kota, seperti Provinsi Jawa Barat dan Banten, didasarkan luasan DKI yang tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan kedua daerah itu.
Dahlan berjanji lembaganya akan terus memantau jalannya pemilihan gubernur DKI Jakarta ini hingga akhir, termasuk mengenai penggunaan anggaran yang dipakai. "Laporan BPK itu paling rentan soal dana pemilu," ucapnya.
Pemilihan yang akan digelar pertengahan tahun 2012 mendatang itu diprediksi akan berlangsung dalam 2 putaran dengan kandidat perwakilan partai politik dan perseorangan (independen). Beberapa nama yang sudah santer, yakni calon incumbent Fauzi Bowo, ekonom Faisal Basri, hingga pengamat politik Eep Saefulloh Fatah.
Estimasi anggaran tak kurang dari Rp 250 miliar. Angka itu untuk mengakomodasi jumlah pemilih yang tersebar di 16.800 TPS dengan total 151.200 petugas.
"Sampai saat ini masyarakat pun tidak tahu berapa anggarannya," ujar Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan, saat dikonfirmasi Tempo, Sabtu 23 Juli 2011.
Dahlan mengatakan publik kesulitan mengakses informasi mengenai besaran anggaran yang ditaksir bisa mencapai ratusan miliar itu. Akibatnya, tidak menutup kemungkinan terjadi penggelembungan terhadap anggaran yang akan diambil dari APBD DKI Jakarta itu. "Kami khawatir ada pemborosan anggaran," ujarnya.
Ia mencontohkan penggunaan logistik pemilu seperti bilik suara dan kotak suara yang dimungkinkan menggunakan 100 persen barang baru. Padahal, sisa logistik pemilu 2009 lalu masih bisa digunakan, sehingga berpotensi bisa menggelembungkan besaran anggaran pemilu. "Penganggaran seperti itu perlu kita waspadai," ujarnya.
ICW khawatir terhadap independensi calon incumbent yang akan maju karena seluruh anggaran yang akan digunakan dalam pemilihan ini seluruhnya berasal dari APBD setempat. "Yang jelas independensi bisa dipengaruhi melalui anggaran," ujarnya.
Lembaga penggiat antikorupsi ini mendorong DPRD DKI Jakarta bisa mengambil peran dengan mengoreksi anggaran yang akan digunakan, seraya berharap agar KPUD DKI Jakarta bisa berhemat dalam penggunaan anggaran di lapangan. "Peran mereka (Dewan) sangat dibutuhkan di sini," ujarnya.
Dalam beberapa kali perhelatan pemilihan gubernur DKI Jakarta, ICW menilai anggaran yang digunakan KPU cukup besar bila dibandingkan dengan 2 penyangga Ibu Kota, seperti Provinsi Jawa Barat dan Banten, didasarkan luasan DKI yang tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan kedua daerah itu.
Dahlan berjanji lembaganya akan terus memantau jalannya pemilihan gubernur DKI Jakarta ini hingga akhir, termasuk mengenai penggunaan anggaran yang dipakai. "Laporan BPK itu paling rentan soal dana pemilu," ucapnya.
Pemilihan yang akan digelar pertengahan tahun 2012 mendatang itu diprediksi akan berlangsung dalam 2 putaran dengan kandidat perwakilan partai politik dan perseorangan (independen). Beberapa nama yang sudah santer, yakni calon incumbent Fauzi Bowo, ekonom Faisal Basri, hingga pengamat politik Eep Saefulloh Fatah.
Estimasi anggaran tak kurang dari Rp 250 miliar. Angka itu untuk mengakomodasi jumlah pemilih yang tersebar di 16.800 TPS dengan total 151.200 petugas.
(tempointeraktif.com)
Posts
0 komentar:
Post a Comment